Rabu, 01 Oktober 2014
Haluan Padang
Pedagang Pasar Raya Tagih Janji Pemko PDF Cetak Surel
Selasa, 30 September 2014 02:42

PADANG, HALUAN — Pasar Raya Padang kembali kumuh akibat hujan deras yang beberapa hari ini melanda Kota Padang. Permasalahan pasar yang setiap harinya tak kunjung mendapat perhatian ini meresahkan pedagang Pasar Raya Padang serta pengunjung.

Pantauan Haluan, Senin (29/9) di Pasar Raya Padang, terlihat becek disetiap sudut pasar dan sem­bera­wutan. Sebagian jalannya dialasi para pedagang dengan kulit jengkol ber­maksud mengatasi becek tersebut. Namun, kenyataannya jalan tersebut malah semakin kumuh, karena air bercampur kulit jengkol membuat jalanan semakin parah.

 
Pembebasan Lahan Terkendala Dua Titik PDF Cetak Surel
Selasa, 30 September 2014 02:41

PADANG, HALUAN — Terken­dalanya permasalahan pem­bebasan lahan Banda Lurus-Batang Maransi, Kurao Pagang, dimana dua titik masih ber­sengketa dan masuk jalur hukum. Hal tersebut dikatakan Kabag Pertanahan Kota Padang, Amasrul melalui Sub Bagian Ganti Rugi Retopa.

“Dua titik tersebut milik Nurjanah yang digugat oleh Aziz saat ini dalam jalur hukum. Sedangkan titik yang kedua tanah tersebut tidak sesuai dengan yang sertifikat dan yang di lapangan atau over lap. Kami tengah mengusahakan proses penyelesaian,” jelas Retopa.

 
Protokoler PTSP Tewas Digulung Ombak PDF Cetak Surel
Senin, 29 September 2014 02:51

SEORANG PEMUDA HANYUT DI BATANG KUANTAN

Dua peristiwa nahas terjadi di Sumbar. Protokoler PT Semen Padang bernama Fauzan tewas digulung ombak, sementara seorang pemuda Sijunjung juga tewas setelah hanyut di aliran sungai Batang Kuantan.

PADANG, HALUAN — Malang sekejap mata. Nahas bagi Fauzan One (41) yang tewas tergulung ombak di kawasan Pantai Cinto Mulyo, Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman saat menye­lamatkan anaknya Faiz (10 tahun) yang lebih dulu diseret ombak. Fauzan berhasil menyelamatkan anaknya, namun nyawanya sendiri tak tertolong.

 
DPR Lakukan Pelanggaran HAM PDF Cetak Surel
Senin, 29 September 2014 02:24

PENGESAHAN UU PILKADA

PADANG, HALUAN — Disahkannya UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 26 September 2014 adalah bentuk perampasan hak politik rakyat oleh anggota DPR yang mendukung pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Pilkada melalui DPRD, telah menghilangkan asas langsung dalam pemilu yang secara tegas telah dinya­takan oleh MK sebagai bagian dari rezim pemilu.

 
Proyek Maransi Jadi Kolam Pancing PDF Cetak Surel
Senin, 29 September 2014 02:22

LAHAN TAK KUNJUNG BEBAS

PADANG, HALUAN — Pembangunan proyek pengendalian banjir Banda Lurus-Batang Maransi, Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, sepertinya tak akan selesai sesuai target yang ditetapkan. Sebab hingga saat ini, lahannya tak bisa dikerja­kan karena belum juga dibebaskan. Pekerjaan pun menjadi terkatung-katung.

Karena pekerjaan tak se­lesai, maka pada beberapa titik lahan yang sudah dikeruk menjadi daerah genangan air. Lokasi genangan air tersebut kemudian dimanfaatkan warga menjadi arena pemancingan ikan.

 
Pemko Targetkan Drainase 5 Tahun Tuntas PDF Cetak Surel
Senin, 29 September 2014 02:22

PADANG, HALUAN — Sa­luran drainase yang tersumbat merupakan salah satu pen­yebab banjir di Kota Padang, hingga perlu perhatian serius oleh Pemko Padang. Pemko menargetkan soal drainase tuntas lima tahun mendatang.

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Pa­dang, Herman H, drainase merupakan hal penting yang musti diperhatikan. Apalagi persoalan banjir di Kota Padang hampir terjadi di setiap titik. “Makanya Dinas PU fokus pada drainase lima tahun mendatang,” jelas Herman.

 
Penutupan FSN IV, Lubeg Juara Umum PDF Cetak Surel
Senin, 29 September 2014 02:21

PADANG, HALUAN —- Festival Siti Nurbaya (FSN) IV resmi ditutup oleh Wakil Walikota Padang Emzalmi, Sabtu (29/9) malam. Perhelatan yang digelar sejak 19 September 2014 ini dinilai sukses.

Wakil Walikota menga­takan, iven ini rutin dilaku­kan setiap tahun sebagai bagian dari upaya meles­tarikan tradisi dan per­mainan anak nagari yang pernah mengakar di Suma­tera Barat, khususnya Kota Padang. Lebih dari itu, iven ini juga dapat menggai­rahkan pariwisata Kota Padang sebagai destinasi.

 
Pilkada di Sumbar Tetap Serentak PDF Cetak Surel
Sabtu, 27 September 2014 02:44

PENGAMAT: UU PILKADA BERBENTURAN

Pilkada di Sumbar tetap serentak dipilih DPRD.  Sementara pengamat politik menilai bahwa UU Pilkada yang baru berbenturan dengan UU MD3.

JAKARTA, HALUAN — Pemili­han sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat, termasuk pemilihan gubernur yang akan berlangsung tahun 2015, sudah menggunakan UU Pilkada yang baru. Meski pemilihan dilakukan oleh DPRD, pemilihan tetap diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama.

 
Tukar Guling Aset GOR Masih Buntu PDF Cetak Surel
Sabtu, 27 September 2014 02:41

PADANG, HALUAN — Tahun ini, GOR H Agus Salim belum akan menjadi milik Pemprov Sumbar mengingat proses tukar guling aset Pemprov dengan Bank Negara Indonesia (BNI) yang ditargetkan selesai pada akhir September ini, masih belum menemukan titik terang. Setelah 30 tahun berlalu, kedua belah pihak sepakat untuk memulai kembali rundingan mencari solusi lain. Namun, kendala nilai aset yang akan ditukar dirasa masih belum seimbang.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Mardi kepada Haluan menuturkan, Pemprov Sumbar masih menunggu informasi dari pihak BNI terkait reevaluasi penyetaraan nilai aset oleh tim khusus dari BNI. “Kita berharap permasalahan ini cepat selesai sehingga status GOR H Agus Salim menjadi jelas,” katanya ketika dihubungi, Rabu (24/9).

 
Minimalisasi Politik Uang dengan Pengawasan PDF Cetak Surel
Sabtu, 27 September 2014 02:39

PADANG, HALUAN — Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara lang­sung atau dipilih DPRD sama-sama memiliki segi positif dan negatif. Khusus untuk di Sumatera Barat, sisi positif sistem pilkada melalui DPRD jelas akan menghemat anggaran hingga milliaran rupiah. Anggaran itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Demikian antara lain disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyambut hasil rapat paripur­na DPR RI, Jumat (26/9) dini hari.

Menurutnya, potensi terjadinya po­litik uang di DPRD saat pilkada bisa saja terjadi. Namun, dengan jumlah ang­gota DPRD yang terbatas dan ada­nya institusi KPK yang bisa menga­wasi DPRD, potensi itu tentu bisa di­mi­nimalisasi. “KPK bisa melakukan pe­nya­dapan jika memang dibutuhkan. Ini akan membuat oknum yang ingin mela­ku­­kan politik uang akan berpikir dua kali sebelum melakukannya,” kata dia.

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL