Jumat, 24 Oktober 2014
Haluan Padang
Wacana Pemekaran Kota Padang Didukung PDF Cetak Surel
Jumat, 24 Oktober 2014 02:50

PADANG, HALUAN — Kompleksitas permasalahan Kota Padang yang rumit dan pelik serta tak tersele­saikan dalam beberapa tahun terakhir, mendorong munculnya kembali wacana pemekaran. Wilayah Kota Padang yang jauh lebih luas dibandingkan kota-kota besar lain di Indonesia, seperti Kota Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Sema­rang, Surabaya dan Makas­sar juga menjadi beban.

Luas wilayah Kota Pa­dang 695 KM2, Kota Medan 265 KM2, Kota Palembang 374 KM2, Kota Jambi 205 KM2, Kota Bandung 167 KM2, Kota Semarang 373 KM2, Kota Denpasar 124 KM2, Kota Makassar 175 KM2, dan Kota Pekanbaru 632 KM2. Kota Padang nyaris sama luasnya dengan Provinsi DKI Jakarta 740 KM2, dan Negara Singa­pura 716 KM2.

 
KSPSI Bakal Demo Disnakertrans PDF Cetak Surel
Jumat, 24 Oktober 2014 02:50

USULAN UMP TIDAK DIAKOMODIR

PADANG, HALUAN — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa hari ini, Jumat (24/10) di depan kantor Dinas Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Aksi ini adalah bentuk ketidakpuasan KSPSI, sebab usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2015 mendatang sebesar Rp1,8 juta tidak diakomodir oleh Disnakertrans.

 
106 Peserta Tes CPNS Pemprov Sumbar Gugur PDF Cetak Surel
Jumat, 24 Oktober 2014 02:48

PADANG, HALUAN — Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Sumbar resmi berakhir  Rabu (22/10). Sebanyak 106 peserta dari 3.395 peserta dinyatakan didiskualifikasi karena tidak hadir. Sementara untuk pengumuman hasil tes ini akan dilakukan 10 hari setelah pelaksanaan tes.

Kepala Bidang Formasi dan Informatika Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Syafnirwan mengatakan, setelah selesai Tes Kemampuan Dasar (TKD) CPNS dilaksanakan, hasil ujian akan dibawa langsung ke Pekanbaru dan dise­rahkan kepada Panselnas.

 
Rp11 Miliar Dana KJKS Belum Jelas PDF Cetak Surel
Jumat, 24 Oktober 2014 02:36

PADANG, HALUAN — Pengentasan kemis­kinan berbasis kelurahan melalui pem­bentu­kan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT), merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.Sejak program mulai dilak­sanakan pada 2008, baru 54 KJKS yang sudah berbadan hukum, sementara 50 masih dalam proses.

Kepala  Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Yunisman mengatakan, bagi KJKS yang  sudah memiliki bandan hukum telah me­nerima bantuan lunak se­banyak Rp300 juta per KJKS. Sementara, 50 KJKS lagi yang belum memiliki badan hukum hingga saat ini belum bisa men­dapatkannya.

 
Kafe di Bawah Jembatan Harus Ditertibkan PDF Cetak Surel
Jumat, 24 Oktober 2014 02:36

PADANG, HALUAN — Keberadaan sejumlah kafe di bawah jembatan penghubung Kam­pung Melayu dan Surau Gadang, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, melanggar aturan. Dinilai, keberada­an dua bangunan semi permanen tersebut membahayakan pengunjung.

Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Padang, Afrizal saat dihubungi via telefon geng­gam­nya menegaskan, pen­dirian bangunan kafe di kawasan tersebut jelas melanggar UU No. 38 tahun 2011 tentang sungai, se­hingga tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dan harus ditertibkan.

 
Pansus RPMJD Pertanyakan Kejelasan Investasi PDF Cetak Surel
Jumat, 24 Oktober 2014 02:35

PADANG, HALUAN — Ke­datangan calon investor di Kota Padang, menjadi kritikan anggota Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP­JMD). Pasalnya, selama ini tidak ada kejelasan siapa saja investor yang datang dan hasilnya seperti apa. Sehingga, timbul kesan calon investor ini hanya memanfaatkan pelayanan Pemko saja untuk mengunjungi Padang.

Anggota Pansus RPJMD DPRD Kota Padang, Iswandi mempertanyakan, apa hasil undangan Pemko pada calon investor yang datang ke Padang. Dia melihat, selama ini tidak jelas latar belakang investor yang datang dan dilayani dengan baik oleh Pemko Padang.

 
Mutasi Pemko Padang Bakal Bergulir PDF Cetak Surel
Jumat, 24 Oktober 2014 02:35

PADANG, HALUAN — Mutasi bakal bergulir di Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Namun, Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah masih menyembunyi­kan kapan mutasi itu dilakukan. Yang pasti, jelas Mahyeldi, mutasi merupakan hal yang wajar dibirokrasi pemerintahan. Karena selama ini jabatan atau kedudu­kan yang diberikan kepada pejabat esselon III dan IV masih ada yang kurang tepat.

“Mutasi merupakan salah satu hal yang wajar untuk meletak­kan orang yang pas pada tempatnya, atau sesuai dengan skilnya,” kata Mahyeldi.

 
Wacana Pemekaran Kembali Jadi Perdebatan PDF Cetak Surel
Kamis, 23 Oktober 2014 02:20

PEMBANGUNAN KOTA PADANG CENDERUNG TERSENDAT

PADANG, HALUAN — Pasca bergulirnya reformasi, ‘birahi otonomi’ di Indonesia seolah tak terbendung, bahkan cenderung berle­bihan. Meski undang-undang memperbolehkan, namun wacana pemekaran daerah terkadang tak disesuaikan dengan kondisi, serta tidak pula diputuskan melalui kajian komperehensif terha­dap kelangsungan daerah ke depannya.

Tokoh masyarakat Pauh, yang juga mantan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Limo periode 2008-2013, Mulyadi Zakaria Dt Rajo Putiah, menjawab Haluan kemarin menga­takan, pemekaran wilayah pada prinsipnya merupakan bagian dari aspirasi rakyat. Namun begitu, wacana pemekaran daerah, khusus­nya Kota Padang, haruslah melalui pertimbangan dan kajian mendalam.

 
Gubernur Minta Warga Tak Panik PDF Cetak Surel
Kamis, 23 Oktober 2014 02:17

SPBU KERAP KEHABISAN STOK BBM

PADANG, HALUAN — Gu­bernur Sumbar, Irwan Prayitno mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi kondisi distribusi BBM di Sumbar. Menurutnya, kondisi saat ini tergolong panic buying karena informasi beredar luas di tengah masyarakat, terkait dengan BBM (Bahan Bakar Minyak). Padahal, jatah BBM bersubsidi  saat ini masih aman.

“Kondisi saat ini stok BBM bersubsidi kita masih aman. Namun, kalau pun ke depan stok kita tidak ada atau ber­kurang, maka pemerintah siap turun tangan untuk menun­taskan masalah ini. Sehingga ketidak nyamanan masyarakat karena hal ini bisa dibantu,” ujarnya.

 
APBD Sumbar 2015 Direncanakan Rp3,647 Triliun PDF Cetak Surel
Kamis, 23 Oktober 2014 02:15

PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan nota pengantar Ran­ca­ngan Peraturan Daerah ABPD Sumbar tahun 2015 kepada DPRD Sumbar. Diren­canakan, APBD Sumbar 2015 sebesar Rp3.647.­565.235.000.

Jumlah itu turun sekitar Rp115 miliar lebih dari APBD 2014, yakni Rp3,762 triliun. Berdasarkan angka tersebut, target pendapatan dialoka­sikan Rp3,497 triliun lebih, sedangkan untuk anggaran belanja daerah direncanakan Rp3,526 triliun lebih.

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL