Sabtu, 25 April 2015
Haluan Padang
Mobnas Diinstruksikan Pakai Premium PDF Cetak Surel
Sabtu, 25 April 2015 03:36

PADANG, HALUAN — Untuk efisiensi anggaran, seluruh ken­daraan dinas di Pemprov Sumbar diinstruksikan kembali meng­gunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium RON 88. Instruksi ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi Sum­ber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 39 Tahun 2014, pasal 7 menyatakan bahwa Per­men ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Peng­gunaan BBM dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kepala Dinas ESDM Sum­bar, Marzuki Mahdi mengatakan, dulu seluruh kendaraan dinas di Sumbar dilarang menggunakan Premium dan diwajibkan meng­gunakan Pertamax (RON 92), kare­na saat itu Premium merupakan BBM bersubsidi yang perun­tuk­kannya untuk masyarakat.

 
Lelang Jabatan Dihentikan Sementara PDF Cetak Surel
Sabtu, 25 April 2015 03:30

PADANG, HALUAN — Lelang jabatan di lingkungan Pemprov Sumbar yang telah memasuki tahap akhir seleksi dihentikan sementara. Penghentian lelang terbuka tersebut didasarakan kepada Surat Kementerian PAN RB Nomor 16/2012 tentang tata cara pengisian jabtan yang lowong serta Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman dihubungi Haluan Jumat (24/4) mengatakan, pelaksanaan lelang jabatan ini didasarakan kepada UU ASN serta edaran Kemenpan RB. Hanya saja setelah lelang jabatan ini berjalan, keluar UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dimana kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir dalam waktu enam bulan dilarang untuk penggantian pejabat.

 
Pendidikan Sumbar Jadi Rujukan Aceh PDF Cetak Surel
Sabtu, 25 April 2015 03:29

PADANG, HALUAN — Pembenahan pendidikan Sumbar pascagempa jadi rujukan oleh Komisi V DPRD Provinsi  Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

“Meskipun sama-sama pernah mengalami bencana, namun pembenahan sektor pendidikan di Sumbar pasca bencana gempa cukup baik,” kata Ketua Komisi V DPRD NAD, Muhammad Al-Fatah  saat kunjungan ke  DPRD Sumbar,  Jumat (24/4).

 
Usai Golkar, PPP Kini Miliki Ketua Baru PDF Cetak Surel
Sabtu, 25 April 2015 03:21

PADANG, HALUAN — Tak mau kalah dengan Partai Golkar, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy (Romi) juga mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian kepengurusan DPW PPP yang ada saat ini. PPP kubu Romi juga telah menunjuk Martias Tanjung sebagai Ketua DPW PPP sementara menggantikan Yulfadri Nurdin.

Melalui keterangannya ke­pada wartawan Martias Tan­jung didampingi Sekretaris Umum DPW PPP Amora Lubis, Jumat (24/4) me­nga­takan, SK tersebut diterima DPW pada 22 April lalu de­ngan nomor bernomor 069/SK/DPP/IV/2015. SK tersebut membatalkan SK DPP nomor 027/SK/DPP/W/XI/2012 tang­gal 27 November 2012 yang telah mengesahkan ke­pengurusan Yulfadri Nurdin dan kawan-kawan.

 
Partai Dinilai Lakukan Upaya Politik Jegal PDF Cetak Surel
Sabtu, 25 April 2015 03:21

UU PILKADA PANGKAS HAK WARGA NEGARA

PADANG, HALUAN — Salah satu butiran pasal pada Undang-undang (UU) Nomor 8 tahun 2015, yang mengharuskan PNS, TNI/ Polri dan pejabat pada BUMN/ BUMD berhenti jika hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, dinilai tidak adil.

Pengamat politik Uni­ver­sitas Andalas (Unand) Padang, Asrinaldi menilai, UU ter­sebut tak lebih sebagai salah satu upaya monopoli dan prak­tik politik jegal yang dilakukan orang partai.

 
KPU Akan Kesulitan dalam Proses Rekruitmen PDF Cetak Surel
Sabtu, 25 April 2015 03:20

PKPU SOAL SYARAT CALON PPK, PPS DAN KPPS

PADANG, HALUAN — Perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tahun 2015, yang mengatur tentang sejumlah persyaratan pendaftaran bagi calon anggota PPK, PPS dan KPPS, diyakini akan menyulitkan KPU dalam proses penjaringan dan rekruitmen calon anggota. Dimana dalam aturan tersebut, calon anggota tidak dibolehkan kembali mendaftar jika sudah pernah dua kali menjadi anggota.

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidia mengatakan, dampak yang akan timbul dari perubahan PKPU tersebut, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dalam proses rekruitmen.

 
Masyarakat Padang Harapkan Keadilan PDF Cetak Surel
Sabtu, 25 April 2015 03:20

JUMLING PROGRAM BARU PEMKO

PADANG, HALUAN — Walikota Padang meluncurkan program dan kegiatan keagamaan baru, yakni Jumat Keliling (Jumling). Artinya setiap hari Jumat, Mahyeldi Ansharullah menjadi khatib dan menjemput aspirasi masyarakat, serta memberikan bantuan sebesar Rp5 juta untuk satu masjid.

Namun, program tersebut belum dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Karena, tidak semua masjid yang bisa dikunjungi oleh orang nomor satu di Kota Padang. Menurut pengelola masjid di Kelurahan Parupuk Tabing, Rahmad Hidayat mengatakan, program jumling itu bagus, kalau merata di seluruh masjid. Tidak adil, jika masjid yang tertentu saja dikunjungi.

 
Ratusan Warga Tabing Dievakuasi ke Shelter PDF Cetak Surel
Jumat, 24 April 2015 02:08

PADANG, HALUAN — Ra­tusan warga Tabing dan seki­tarnya, di Kecamatan Koto Tangah berhamburan ke Shel­ter Tempat Evakuasi Se­men­tara (TES) Koto Ta­ngah II di Komplek Wisma Indah V Kelurahan Tabing, Kecamatan Koto Tangah. Mereka menye­lamatkan diri untuk kemudian dievakuasi secara bertahap dari bencana tsunami yang meng­hantui Padang dalam be­be­rapa ta­hun terakhir.

Hal itu menjadi bagian kegiatan dari peresmian Shel­ter TES Koto Tangah I dan II oleh Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Syamsul Maarif yang dipusatkan di TES Koto Tangah II, Komplek Wisma Indah V Kelurahan Tabiang Kecamatan Koto Tangah tersebut, Kamis (23/4).

 
Tuntutan Jaksa Dipertanyakan PDF Cetak Surel
Jumat, 24 April 2015 02:06

MARLON DITUNTUT TIGA TAHUN PENJARA

Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Dharmasraya, Marlon Martua Situmeang mulai memasuki fase tuntutan. Kendati Marlon sempat menyulitkan jaksa dan menjadi buron, JPU menuntut tiga tahun penjara. Putusan ini dipertanyakan aktivis penggiat antikorupsi di Sumbar

PADANG, HALUAN — Man­tan Bupati Dharmasraya, Mar­lon Martua Situmeang, yang merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi peng­gelembungan harga lahan pem­­bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Su­ngai Dareh, Kabupaten Dhar­masraya tahun 2009 akhirnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Sastera Cs selama tiga tahun penjara.

 
Pemahaman Nilai Agama Tak Seimbang PDF Cetak Surel
Jumat, 24 April 2015 02:06

KASUS BUNUH DIRI MENINGKAT

PADANG, HALUAN — Tak seim­bangnya antara pengetahuan dan pemahaman akan nilai-nilai aga­ma dengan pengamalannya dalam kehidupan masyarakat, diteng­garai menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya angka kasus bunuh diri dan berba­gai gejala penyakit masyarakat (pekat) di Sumatera Barat.

“Kalau berbicara pengetahuan dan pemahaman, walaupun masih dangkal, mungkin sudah di dapat dari bangku pendidikan. Namun bagaimana dengan aplikasi dan pengamalannya dalam hidup dan keseharian, apakah sudah baik dan seimbang. Pengamalan itu bisa dari cerminan sikap, tingkah laku dan tutur kata,” kata Kepala Kan­wil Kemenag Sumbar, Drs. H. Salman K Memed, MM kepada Haluan di ruang kerjanya, Kamis (23/4).

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL