Rabu, 23 Juli 2014
Parkir dan Pelayanan Rumah Sakit PDF Cetak Surel
Kamis, 13 Oktober 2011 02:50

Beberapa hari yang lalu perhatian  masyarakat tersedot kepada kekis­ruhan pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Pusat M Djamil Padang, salah satu rumah sakit terbesar di Sumatera Barat.

Telah terjadi friksi anta­ra juru parkir dengan pe­ngelola parkir yang dise­rahkan kepada pihak ketiga oleh rumah sakit. Sehingga terjadi aksi unjuk rasa. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Apakah pengelolaan parkir rumah sakit berpengaruh terhadap pelayanan prima rumah sakit?  Bagaimana pengelolaan parkir rumah sakit?

Sebagaimana kita maklumi semua setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor pastilah diawali dan diakhiri di tempat parkir.

Oleh karenanya ruangan parkir tersebar dari tempat asal motor, dari garasi mobil, di halaman tujuan perjalanan, di gedung parkir atau mungkin di tepi jalan raya. Karena konsentrasi tujuan perjalanan lebih tinggi dari tempat asal perjalanan, maka biasanya menjadi permasalahan di tempat tujuan perjalanan, yakni di tempat parkir.

Parkir adalah tempat menem­patkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan/ barang (bermo­tor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu, sementara pengemudinya meninggalkan kendaraaanya

Tempat dimana kendaraan dipar­kirkan dinamakan fasilitas parkir. Penyediaan fasilitas yang baik tidak akan menimbulkan konflik di ruas jalan sekitarnya. Permasalahan yang parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan parkir lebih besar daripada kapasitas parkir yang ada. Sehingga kendaraan yang tidak tertampung pada tempat parkir akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan di sekitarnya.

Dasar hukum penyelenggaran parkir itu adalah UU  No 14 tahun 1992 pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa fasilitas parkir untuk umum dapat diselenggarakan oleh  pemerin­tah,  badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia harus dengan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Hal ini dimaksudkan agar fasili­tas parkir untuk umum yang disedia­kan memenuhi persyaratan kesela­matan, kenyamanan dan menjamin kelancaran lalu lintas. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fasilitas parkir dapat mengusahakan sendiri dengan membentuk UPTD atau dapat menyerahkan kepada pihak ketiga. Dibeberapa kota besar untuk menyelenggarakan parkir di satu kawasan pengembang sering menggunakan jasa pengelola parkir profesional, misalnya secure parking.  Begitu juga dengan rumah sakit besar, sering memberikan kepada pihak parkir profesional.

Alasannya, pertama, karena rumah sakit selalu hidup dalam 24 jam. Kedua, karena bagian tertentu dari rumah sakit ada yang selalu darurat, maka akses ke sana tidak boleh terputus karena gangguan parkir kendaraan. Sedikit saja kesalahan dalam mengatur parkir sehingga menghambat akses ke UGD, bisa menjadi kacau pelayanan di rumah sakit.

Ketika menyelenggarakan parkir di rumah sakit setidaknya ada 7 parameter yang mempengaruhi pemanfaaatan lahan parkir, di antaranya, 1) standar kebutuhan parkir; 2) akumulasi jumlah kenda­raan parkir dalam periode waktu tertentu. Satuan akumulasi adalah kendaraan; 3) volume parkir. Jumlah kendaraan yang masuk ke tempat parkir selang waktu tertentu, biasanya volume parkir dihitung per hari. 4) durasi parkir;  5) pergantian parkir (parking turn over/PTO); 6) jam sibuk ; dan 7) okupansi  atau perbandingan antara jumlah lahan parkir yang digunakan dalam selang waktu tertentu dengan jumlah petak parkir yang tersedia.

Sementara alat pengendali parkir, baik di rumah sakit maupun ditem­pat lain menggunakan beberapa sistem. Pertama sistem karcis. Para pengemudi kendaraan yang akan memarkir kendaraaanya mendapatkan karcis dari juru parkir atau pada saat masuk kawasan yang dikendalikannya melalui mesin parkir atau oleh petugas gardu parkir. Kedua: sistem kartu/disk. Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk mempera­gakan kartu atau disk yang menun­jukan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menye­lenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Bangunan rumah sakit harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi keseha­tan. Bangunan rumah sakit paling sedikit terdiri atas 21 ruang atau bagian, mulai dari ruangan rawat jalan sampai pelataran parkir yang mencukupi.

Untuk itu setiap rumah sakit harus meningkatkan penampilannya secara terencana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat agar dapat terus berkembang. Salah satu usaha peningkatan penampilan dari masing masing sarana pelayanan seperti meningkatkan mutu pelaya­nan di semua unit pelayanan, tidak terkecuali bagian pelataran parkir yang harus dikelola secara profesional.

Pelayanan parkir rumah sakit dapat disamakan sesisi dan sebangun dengan pelayanan lainnya di rumah sakit. Apabila ada komplain terhadap pelayanan oleh dokter atau perawat akan merusak citra rumah sakit.

Begitu juga bila ada keluhan dipelayanan parkir juga akan meng­hancurkan citra rumah sakit. Di lain pihak, bila pelayanan parkir yang tidak profesional, tidak aman, tentu akan meresahkan  rumah sakit. Karena setiap orang yang memarkir kendaraannya di rumah sakit akan tidak tenang, takut kendaraannya dibobol maling, atau hilang atau paling tidak digores oleh orang iseng.

Jadi pengelolaan parkir rumah sakit yang profesinal menjadi suatu keharusan yang dilakukan, kalau tidak rumah sakit akan ditinggalkan orang.

 

JONDRI AKMAL

(Mahasiswa Magister Kajian Administrasi Rumah Sakit Unand)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: