Jumat, 01 Agustus 2014
Tunjangan Pejabat Daerah PDF Cetak Surel
Rabu, 12 Oktober 2011 03:58

Tunjangan peng­hasi­lan pejabat eselo­nering pada beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dinilai terlalu berlebihan, dan telah mengusik rasa kea­dilan masyarakat, bahkan dituding sebagai korupsi terselubung yang dile­galkan. Data-data menun­jukkan bahwa besaran tunjangan yang diberikan beberapa pemerintah daerah bagi pejabat eseloneringnya, ternyata memiliki disparitas yang tinggi dibandingkan dengan pemerintahan daerah lain, bahkan juga bila dibanding dengan pejabat eselonering yang sama  di tingkat pusat.

Data Kementrian Dalam Negeri me­nye­butkan, jumlah  tunjangan pejabat eselon I pada daerah provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Timur, Sumatera Utara mencapai angka Rp30 juta hingga Rp50 juta per bulan.

Padahal prestasi pejabat-pejabat publiknya relatif masih rendah. Ini terlihat dari masih karut marutnya berbagai persoalan publik di masing-masing daerah tersebut, seperti persoalan lalu lintas, tingkat pendi­dikan maupun kualitas kesehatan.

Jumlah tunjangan pejabat daerah juga jauh lebih besar dari penghasilan seorang menteri dan pejabat eselo­nering  selevel  di tingkat pusat. Sebagai perbandingan, pada tahun 2009 gaji pejabat tinggi negara  setingkat menteri, jaksa agung, panglima TNI, dan pejabat eselon I tingkat pusat atau disetarakan, hanya mengantongi tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan. Jika digabungkan dengan gaji pokok yang ditetapkan hanya sebesar Rp5.040. 000, maka para menteri dan pejabat setingkatnya ini hanya menerima Rp18.648.000 per bulan.

Pemberian tunjangan jabatan kepada para pejabat publik di daerah merupakan hal yang lumrah, sepan­jang hal tersebut paralel dengan kinerja masing-masing instansi, dan kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan daerah, serta seimbang dengan kondisi keuangan peme­rintahan daerah yang tersedia.

Namun ironisnya, pemberian tunjungan tambahan penghasilan tersebut justru tidak memper­timbangkan kinerja seorang pejabat, tapi cenderung tanpa standarisasi yang jelas, sama rata, dan tanpa logika yang cerdas. Efek lain dari pem­berian tunjangan secara besar-besaran di tingkat provinsi juga memberikan inspirasi kepada pemerintah kabu­paten/kota untuk juga melakukan hal yang sama, sehingga mendorong terjadinya pemborosan anggaran secara berjamaah.

Kebijakan pemerintah daerah untuk menggunakan dana negara bagi kepentingan pejabat nyatanya tidak disertai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, sehingga menimbulkan keganjilan dalam pengelolaan keuangan publik.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki PAD hanya sebesar  Rp1,6 triliun, mampu memberikan  tunjangan penghasilan kepada pejabat eselon I-nya sebesar Rp50 juta. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki PAD mencapai Rp5 triliun lebih, hanya bisa memberikan tunjangan kepada pejabat eselon I-nya sebesar Rp13.800.000. Demikian juga dengan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki PAD sebesar Rp350 miliar, Provinsi Sulawesi Tengah yang hanya memiliki PAD Rp278 miliar, memberikan tunjangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kondisi seperti ini tentunya telah mengusik rasa ketidakadilan, tidak saja di tengah-tengah masyarakat, namun juga dikalangan aparatur pemerintahan sendiri. Komisi II DPR-RI bahkan telah mendesak agar pemberian tunjangan kepada pejabat pemerintah daerah di sejumlah daerah provinsi tersebut harus dievaluasi. Kementrian Dalam Negeri diminta untuk merevisi regulasinya, karena tunjangan yang diterima para pejabat derah tersebut dianggap terlalu besar.

Banyak pihak yang menyesalkan besarnya tunjangan bagi pejabat daerah tersebut, baik dari kalangan LSM, KPK, menteri  hingga kalangan istana negara. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut pengalokasian tunjangan pejabat daerah itu merupakan upaya menggerogoti keuangan negara yang dilindungi peraturan daerah (Perda), karena PAD yang didapat suatu pemerintah daerah tersebut langsung dialokasikan kepada tunjangan pejabat dan PNS. Padahal, Penda­patan Asli Daerah (PAD) tersebut seharusnya diprioritaskan penga­lokasiannya pada kebutuhan pelaya­nan dasar masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih utama,  baru kemudian dialokasikan buat kesejahteraan pejabat daerah.

KPK juga mengaku tidak bisa menangani kasus tersebut, karena peng­gelembungan tunjangan pejabat daerah itu terikat secara hukum dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Hal tersebut sesungguhnya perlu diantisipasi dengan melakukan kajian ulang terhadap sistem pengga­jian PNS dan pejabat daerah. KPK pernah me­nyampaikan kepada pemerintah supaya penggajian dengan sistem tunjangan daerah tidak perlu lagi dilakukan,  karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pem­borosan yang dilakukan oleh apa­ratur pemerintah daerah.

Staf khusus presiden bidang hukum, menyebutkan besarnya tunjangan pejabat di sejumlah daerah bisa masuk dalam modus korupsi gaya baru. Apalagi jumlah tunjangan itu tidak memperhitungkan kemam­puan anggaran daerah. Seyogyanya penentuan besaran tunjangan pega­wai atau pejabat daerah harus berda­sarkan penalaran logika yang sehat, memperhitungan kemampuan di daerah, tidak hanya berdasarkan keinginan dari pejabat tertentu saja.

Apapun tanggapan dan kritikan yang muncul, faktanya pemberian tunjangan bagi pejabat daerah tersebut adalah sah dan didasarkan atas peraturan yang berlaku. Kemen­trian Dalam Negeri telah mengi­dentifikasi persoalan ini sejak awal serta mengajukan berbagai alternatif solusi yang menjadi bagian dari semangat merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang hingga saat ini masih dalam proses penga­juan pembahasan di DPR-RI.

Dibutuhkan kecerdasan anggota DPR RI untuk membahas dan mencermati revisi UU Nomor 32/2004 tersebut sebagai salah satu instrumen untuk menahan syahwat kekuasaan pemerintahan daerah melakukan pemborosan keuangan daerah. Diperlukan pasal-pasal yang tegas yang mengatur tentang efisiensi penggunaan anggaran daerah, serta mengeleminir pasal-pasal karet yang multiinterpretatif.

Forum Indonesia untuk Trans­paransi Anggaran (Fitra) merilis terdapat sebanyak 124 kabupaten/kota dari 526 kabupaten/kota se-Indonesia terancam bangkrut, karena anggaran belanja pegawainya berada pada angka di atas 60 persen dari APBD, sementara belanja modalnya hanya 1 hingga 15 persen. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan untuk menata ulang kembali regulasi yang selama ini memberi ruang terjadinya pemborosan anggaran, dan pada akhirnya bermuara pada kebangkrutan keuangan daerah.

 

AKMAL MALIK

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: