Rabu, 30 Juli 2014
RUU Ormas, Tuntutan Muhammadiyah Sudah Dipenuhi PDF Cetak Surel
Rabu, 24 April 2013 01:42

JAKARTA, HALUAN — Semua tuntuan Muhammadiyah dalam Rancangan Undang- undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyara­katan (Ormas) sudah diakomodir atau dipe­nuhi.Tapi mengapa Muhammadiyah masih menolak untuk disahkan menjadi UU?

”Khusus untuk Muhammadiyah yang menolak RUU Ormas ini, keinginannya sudah kita penuhi terkait asas, sanksi, dan kriminalisasi terhadap kaum dermawan. Lalu kenapa kok masih menolak?” kata Wakil Ketua Pansus RUU Ormas DPR Deding Ishak mempertanyakan.

Hal tersebut dilontarkan Deding dalam diskusi “RUU Ormas” bersama Direktur BidangSosial Budaya dan Seni Ditjen Kesbang­pol Kemendagri Budi Prasetyo dan  Ketua Bidang  Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Saiful Bahri di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/4).

Soal asas misalnya, lanjut Ishak, setiap ormas harus berasaskan yang tidakbertentangan dengan Pancasila. Sanksi sudah diatur dengan jelas melalui proses pengadilan sampai ke Mahkamah Agung (MA).

“Khusus untuk NU, Muhammadiyah, Taman Siswa yang lahir sebelum merdeka dan justru berjasa terhadap bangsa dan negara ini, maka akan ditempatkan secara khusus sebagai ormas keagamaan dan sosial yang berjasa buat bangsa. Jadi, tidak sama dengan ormas yang tidak berperan dan berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa ini,” ujar politisi Golkar itu.

Sementara itu terkait kriminalisasi bagi dermawan yang sebelumnya dilarang menyebut ‘hamba Allah’, itu pun kata Ishak sudah dibolehkan di mana sumbangan berupa dana, uang, barang dan sebagainya boleh menggu­nakan identitas sebagai ‘hamba Allah’.

“Lalu kenapa masih juga menolak? Karena itu, Pansus masih terus bersedia berdialog dengan semua pihak, di mana tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, selama bisa dimusyawarahkan bersama,” tambah Ishak.

Menurut Budi Prasetyo, tujuan RUU Ormas ini agar tidak terjadi benturan-benturan dalam kegiatannya, sehingga perlu diatur dasar hukumnya. RUU Ormas ini merupakan RUU paling lama, hampir dua tahun pembahasannya di DPR.

”Apalagi sekarang ini sudah mencapai 65 ribu ormas yang berizin di Kemendagri dan RUU Ormas itu tidak tumpang-tindih dengan UU yang lain. Intinya kita sepakat menjaga demokratisasi, tapi jangan sampai mengganggu ruang publik dan tidak merugikan masyarakat,” tuturnya.

Saiful Bahri mendukung disahkannya RUU Ormas tersebut, tapi setelah pemilu 2014 mendatang. Alasannya, dia khawatir  ada dana-dana ormas yang disalurkan justru untuk kepentingan politik 2014. “Kalau disahkan setelah pemilu tidak masalah,” tegasnya.

Saiful juga menolak jika UU Nomor 8/1985 tentang Ormas produk Orde Baru itu diterapkan sekarang ini, karena dipastikan represif. Dia menilai RUU Ormas itu tidak urgen sekarang ini dan cukup menggunakan UUD NRI 1945 pasal 28 (ayat a sampai i).

“Soal Ormas itu sudah diatur jelas dalam pasal 28 ayat A sampai I. Karena itu kalau RUU Ormas itu disahkan sekarang, kami akan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya. (h/sam)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: