Jumat, 18 April 2014
Perkuat Posisi Tawar DPRD PDF Cetak Surel
Kamis, 04 April 2013 00:49

ANGGOTA DPD RI ALIRMAN SORI

PADANG, HALUAN—Jika mengacu kepada UU No.27 tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota (MD3), maka posisi tawar DPRD itu sangat lemah. Sebab dalam UU itu, DPRD diposisikan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

“Idealnya,  DPRD itu adalah lembaga legislasi di daerah. Artinya,  mereka terlepas dari pemerintah daerah dan kinerjanya adalah untuk mengawasi jalannya pemerintahan,” kata Anggota DPD RI Alirman Sori, saat berkunjung ke DPRD Padang, Rabu (3/4). Kunjungannya itu dalam rangka mencari masukan guna revisi UU No.27 tahun 2009 tersebut.

Menurut Alirman, revisi UU No.27 tahun 2009 dilakukan guna memperkuat posisi DPRD. Sebab,  sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, seharusnya mereka menjadi representasi rakyat di lembaga legislatif.

“Namun di UU No. 27/2009, posisi DPRD sangat lemah. Selain itu, DPRD yang dipilih langsung rakyat harus diatur oleh peraturan yang dibuat oleh pejabat setingkat menteri atau Mendagri. Apa-apa harus konsultasi ke Mendagri. Produk yang dibuat  DPRD,  ternyata bisa dianulir atau dibatalkan oleh Mendagri. Ini sungguh ironis,” katanya.

Karena diposisikan sebagai bagian dari pemerintah daerah, posisi DPRD sangat dilemahkan. Ada bagian pada ruang-ruang tertentu ketika  pemerintah daerah menganggap DPRD sebagai sub ordinat pemerintah. Hal ini sangat tidak bagus bagi kehidupan perpolitikan di negara ini. Makanya,  revisi UU No. 27/2009 sangat mendesak dilakukan.

Ia mengatakan, rencananya UU itu akan dipecah menjadi empat UU baru, dimana masing-masing lembaga diatur dengan UU tersendiri. Sebab,  masing-masing lembaga mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda pula.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Padang Jumadi mengakui posisi DPRD itu lemah. Bahkan  kalau boleh dibilang secara ekstrimnya, DPRD sepertinya di bawah pemerintah atau Walikota/Bupati. Padahal,  seharusnya DPRD berperan mengawasi pemerintah. Atau istilahnya,  lembaga yang akan menjewer pemeritah jika bekerja tidak sesuai dengan aturan dan amanah rakyat.

“Idealnya, posisi DPRD ini diatur dengan UU tetapi   DPRD tidak bisa diintervensi pemerintah daerah. DPRD benar-benar menjadi lembaga legislasi di daerah. Keputusan DPRD  mempunyai konsekwensi terhadap jalannya pemerintahan,” katanya.

Disamping itu, saat ini, dengan diaturnya DPRD oleh berbagai Permendagri maupun PP, akan mudah menjerumuskan anggota DPRD ke persoalan hukum.

“Contoh saja  seperti tahun 1999. Banyak anggota DPRD bermasalah akibat PP 110. Itu karena berubahnya  aturan sehingga harus dipaksa menyesuaikan dengan aturan baru. Sementara,  DPRD sudah berjalan dengan aturan lama. Maka akhirnya masuk ke ranah hukum,” katanya. (h/ade)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy