Senin, 01 September 2014
Solar Subsidi Dibatasi PDF Cetak Surel
Jumat, 01 Maret 2013 02:29

* TERHITUNG 1 MARET 2013

* TRUK INDUSTRI DILARANG PAKAI SOLAR SUBSIDI

Mulai hari ini, truk industri dilarang gunakan solar bersubsidi. Namun Organda Sumbar menilai kebijakan pemerintah ini justeru akan menimbulkan masalah baru. Lebih baik pemerintah menaikkan harga BBM itu sendiri senilai Rp2.000.

PADANG, HALUAN — Terhitung hari ini, tanggal 1 Maret 2013,  mobil plat merah dan truk angkutan barang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan (industri) dilarang menggunakan solar bersubsidi. Katentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi

Sumber Daya Mineral (ESDM) No 1/2013. Sementara sampai kema­rin, solar masih langka di Sumbar.

Sebenarnya truk angkutan barang pertambangan dan perke­bunan  itu sudah dilarang meng­gunakan solar subsidi sejak Septem­ber 2012 sesuai Peraturan Menteri ESDM No 12/2012. Harga solar non subsidi ini sekitar Rp10.600 per liter atau lebih dua kali lipat harga solar subsidi.

Namun sejak beberapa hari belakangan, solar sudah langka di SPBU di Sumbar. Untuk terealisa­sinya aturan tersebut,  Pertamina akan menyiapkan, fasilitas layanan BBM Non Subsidi di SPBU-SPBU.

PT Pertamina Wilayah I dalam rilisnya yang dikirim ke Haluan kemarin berharap truk-truk angku­tan tersebut bersedia membeli solar non subsidi di SPBU-SPBU yang telah disediakan. Pertamina hanya akan menyalurkan solar subsidi sesuai dengan kuota yang  dite­tapkan oleh Pemerintah.

“Apabila truk angkutan barang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan tidak bersedia mengisi solar non subsidi, dikhawatirkan akan terjadi antrean panjang pada pengisian solar subsidi di SPBU Pertamina, walaupun di SPBU tersebut juga tersedia solar non subsidi,” katanya.

Solar subsidi akan diprioritaskan untuk mobil angkutan umum, kendaraan pribadi, dan usaha mikro. Selain itu para operator SPBU diminta untuk mengarahkan truk-truk perkebunan, pertam­bangan, dan kehutanan menuju shelter pelayanan solar non subsidi yang telah tersedia di SPBU yang ditentukan.

Selain itu Pertamina juga berharap dinas terkait (Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, dan Perhubungan)  juga menegaskan kepada industri-industri atau perusahaan-perusahaan pemilik truk tersebut untuk menggunakan solar non subsidi.

Terpisah Pjs Kepala Pertamina Wilayah VIII Ziko Wahyudi menga­takan khusus untuk wilayah Su­matra Barat, Pihaknya akan me­nyediakan 18 SPBU penyedia solar non subsidi. “ Lokasinya kita fokuskan kepada daerah-daerah industri dan perkebunan, di anta­ran­nya, Padang, Dharmasraya, Sijunjung,  Sawahlunto, Pasaman dan Pasaman barat. Satu di anta­ranya agen penyedia pertamax  dan solar non subsidi ditempatkan di Dharmasraya,”sebut Ziko.

Ketua Organda Sumbar Sengaja  Budi Sukur menilai, kebijakan pemerintah  mencabut subsidi BBM jenis solar,  terhadap kendaraan industri adalah kebijakan yang setengah hati. Menurutnya, aturan tersebut justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kebijakan ini tidaklah sebuah solusi untuk menyelamatkan per­ekonomian dengan mencabut subsidi terhadap BBM yang sering digu­nakan oleh perusahan atau angku­tan barang industri, namun ini kebijakan yang salah dan akan menimbulkan sebuah masalah, lebih baik pemerintah menaikkan  harga BBM itu sendiri senilai Rp2 ribu, “jelasnya.

Kehawatiran Budi, yakni jika subsidi dicabut, akan banyaknya spekulan yang permain, dalam mencari keuntungan, Ini menyu­litkan angkutan untuk melakukan pengisian BBM , karena harus memilih SPBU yang menyediakan BBM non subsidi.

”Bagi kami gampang saja, jika tarif BBM dinaikkan kami tinggal menaikkan ongkos saja. Ln lebih mudah daripada seperti aturan yang dibuat. Saat ini apakah pemerintah mampu untuk menga­wasinya di lapangan,” katanya mempertanyakan.

Solar Langka

Pantauan Haluan kemarin (28/2), di Sejumlah SPBU di kota Padang khususnya dan Sumbar umumnya, telah terjadinya antrian kendaraan khusunya di pompa pengisian BBM jenis solar, pasalnya sebelum dilakukannya  Peraturan Menteri ESDM No 1/2013, terhitung tanggal 1 Maret 2013, truk angku­tan barang pertambangan, perke­bunan, dan kehutanan diharamkan mengunakan  solar bersubsidi, solar saja sudah sulit didapatkan di sejumlah SPBU sehingga para sopir truk banyak memarkirkan ken­daraanya di SPBU.

Sopir truk juga mengaku, akibat kelangkaan ini mereka harus menun­da perjalananya untuk men­dis­tribusikan barang. Akibatnya, menga­lami kerugian yang tidak sedikit.

Seorang Sopir, Afrizal, 45 me­nga­ku dia sudah dua hari tidak mendapatkan bahan bakar untuk kendaraanya, sehingga harus me­nun­da perjalanannya menuju Palem­­bang untuk mendistribusikan semen.

Semenjak dua hari kemarin di Sumbar mengalami kelangkaan BBM jenis solar, membuat sejum­lah pengusaha jasa angkutan barang yang menggunakan  solar mengeluh.  Pengusaha jasa angkutan juga menilai dalam hal ini Organda tidak koperatif untuk membahas kondisi pengusaha jasa angkutan yang saat ini sudah mulai menga­lami kerugian.

Seperti yang diungkap pengu­saha Kompanbapel Teluk Bayur, Syafrizal Ujang (50), pengusaha jasa angkutan ini mengeluhkan bahwa Organda tidak koperatif.  Seha­rusnya Organda bisa membicarakan langsung dengan anggota seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha angkutan untuk mengan­tisipasi kelangkaan BBM.

Dikatakan Syafrizal, kelangkaan BBM jenis Solar selama dua hari di Sumbar akibatnya sebanyak 700 unit truk berjejer dan mengantre di seluruh SPBU.

Ketua Organda Sumbar Budi Syukur menyebutkan, adanya kelangkaan BBM jenis solar pihak­nya tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, pihaknya juga telah ada memperjuangkan nasib pengusaha jasa angkutan yang ada di seluruh Sumbar dengan bisa membeli solar yang nonsubsidi.

Pengawasan

Terkait kelangkaan BBM jenis solar ini, Polda Sumbar akan mengerahkan seluruh anggota yang tersebar di setiap Polres agar bisa memantau dan melakukan penga­wasan di seluruh SPBU.

Pjs Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Mainar Sugianto menga­takan, terkait kelangkaan BBM yang terjadi semenjak dua hari kemarin di Sumbar, seluruh Polres-Polres yang ada di Sumbar diminta agar melakukan pemantauan dan mengawasi seluruh SPBU.

“Kami telah memberitahukan seluruh Polres yang ada di Sumbar agar bisa melakukan pemantauan dan pengawasan di setiap SPBU. Dengan adanya pemantauan dan pengawasan tersebut, tidak ada terjadinya kecurang setiap calon pembeli yang akan membeli solar,” ujar Mainar, kemarin (28/2).

Selain itu, kata Mainar, pihak­nya meminta kepada masyarakat dan pengusaha angkutan agar tidak melakukan penimbunan BBM tersebut dan apabila terbukti nantinya akan ditindak tegas sesuai dengan prosedur.

Kelangkaan solar juga terjadi di Kota dan Kabupaten Solok serta  Sijunjung. . Di Sijunjung, kelangkaan solar akibat kurang­nya pasokan dari Padang. Bila sebelumnya satu unit SPBU dapat jatah 3 tangki kapasitas 14 ton sekali dua hari. Namun, sejak sebulan terkahir (Februari) berku­rang menjadi 1 tangki sehari.

“Biasanya 3 tangki dua hari, sekarang (sejak Februari, red) berkurang menjadi 1 tangki sehari. Itupun tidak lancar, karena Februari ini kita los ebanyak 6 hari. Kalau ditotal, dalam bulan Februari yang berjumlah 28 hari, SPBU Tanah Badantuang hanya mendapat 22 tengki solar kapasitas 14 ton,” jelas Jas, pengurus SPBU Tanah Badan­tuang, Kamis (28/2).

Kelangkaan BBM ini juga dikait­kan dengan keluarnya kebija­kan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mela­rang mobil plat merah dan angku­tan barang (industri)  mema­kai Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Apalagi, untuk BBM jenis solar ini tidak ada beda jenis (BJ) BBM subsidi dan non-subsidi. Beda halnya dengan BBM jenis premium, dimana untuk non-subsidi jenis BBM nya adalah Pertamax. “Untuk solar sama saja, tidak ada beda jenisnya,” urai Jas lagi. (h/nas/hri/nop/ris)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy