Sabtu, 23 Agustus 2014
‘Rekening Gendut’ PNS Muda Harus Diusut PDF Cetak Surel
Jumat, 09 Desember 2011 02:20

DEPOK, HALUAN — Ketua Mahka­mah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan bahwa adanya ‘rekening gendut’ yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda merupakan bagian dari birokrasi busuk dan harus diusut.

“Ini harus diungkap semauanya,” kata Mahfud usai menghadiri acara deklarasi “Birokrasi Bersih dan Mela­yani” di Balai Sidang Universitas Indo­nesia (UI), di Depok, Kamis (8/12).

Menuurut dia, cara mengungkapnya juga tidak sulit, serahkan saja dan beri tugas untuk melaporkan yang men­curi­gakan kepada yang berwajib seperti ke kejaksaan, KPK, atau kepolisian.

“Setiap laporan yang mencurigakan harus segera dilaporkan ke pihak lembaga hukum,” katanya.

Mantan politisi PKB itu menyebut yang perlu diungkap adalah dugaan mereka telah memanfaatkan dana yang

ada di lembaga pemerintah karena sebenarnya masalahnya birokrasi yang sekarang bermasalah.

Ia menyarankan agar PPATK melaporkan indikasi-indikasi uang itu darimana, kemudian jika sudah diketahui akan mudah mencari bagaimana bisa ada uang seperti itu.

PPATK juga harus mengungkap lebih lanjut dan melapor indikasi-indikasi asal uang tersebut. Dalam penyeleksian kasus bermasalah, maka akan semakin jelas bahwa inspektur pengawasan disebut tidak bekerja.

Sebelumnya, PPATK mene­mukan adanya 10 PNS muda yang memiliki rekening yang isinya miliaran rupiah.

Jumlah isi rekening itu dinilai PPATK jauh melampaui gaji resmi dan penghasilannya.

Menurut Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, temuan tersebut sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“PNS berusia muda yang memi­liki rekening berisi miliaran rupiah tersebut adalah pemegang proyek bernilai miliaran rupiah di insti­tusinya,” kata Agus.

PNS tersebut umumnya berpo­tensi dan menduduki tempat-tempat strategis di lembaga negara, seperti bendahara. Sebenarnya, PPATK sejak 2002 sudah melaporkan adanya 1.800 rekening senilai miliaran rupiah milik para PNS muda ini.

Sampaikan Data

Menteri Pendidikan dan Kebu­dayaan Muhammad Nuh menga­takan, data yang dimiliki  PPATK dapat diinformasikan kepada masing-masing kementerian sehingga dapat membantu mengawasi kemungkinan adanya rekening tidak wajar milik pegawai.

“Data dari PPATK itu bisa di ‘share’ sehingga membantu kami juga untuk pengawasan. Namun rasanya tidak ada pegawai di Kemdikbud memiliki rekening seperti itu,” kata Muhammad Nuh kepada wartawan di sela-sela acara Bali Democracy Forum di Bali International Conve­n­tion Centre, Nusa Dua, Bali, Kamis.

Ia menjelaskan dari Rp290 triliun anggaran APBN ke kemen­terian yang dipimpinnya, yang dikelola untuk Kemdikbud senilai Rp67 triliun. Dari jumlah Rp67 triliun antara lain untuk gaji guru, beasiswa bagi siswa kurang mampu dan beberapa alokasi lainnya.

Saat ini, kata Muhammad Nuh, untuk pejabat di kementeriannya sudah ada mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat negara ke KPK dan cukup efektif untuk mengawasi, namun bagi pegawai lainnya yang tidak menjabat jabatan yang mengharuskan menyampaikan laporan belum ada mekanisme khusus untuk mengawasi. “Di kami memang ada inspektorat,” katanya.

Oleh karena itu Mendikbud mengatakan, ada baiknya PPATK bisa secara reguler menyampaikan informasi kepada kementerian bila ada indikasi kepemilikan rekening tidak wajar oleh PNS baik yang masih muda maupun yang telah bertugas bertahun-tahun. (sal/ant)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: